Calon Independen, Alternatif Rekruitmen Politik

Wacana munculnya calon independen dalam kancah percaturan politik di Indonesia, ditanggapi berbagai kalangan dengan berbagai persepsi pula. Setidaknya ada dua pemetaan untuk menanggapi wacana calon independen ini. Yang pertama, kelompok pendukung pelembagaan demokrasi. Mereka berpendapat hanya partai politik yang berhak menyalurkan atau menjadi kendaraan politik bagi calon eksekutif. Alasan ini berangkat dari kekhawatiran matinya parpol sebagai saluran aspirasi dan rekrutmen politik dalam sebuah sistem politik, jika calon independen yang diakomodasi berujung pada hancurnya pelembagaan demokrasi. Lebih jauh mereka berpendapat, jika fungsi partai sebagai aspirasi dan rekrutmen politik lemah, itu adalah hal yang wajar. Karena, umur demokrasi dan partai politik di Indonesia masih muda, masih dalam tahap trial and error. Alasan lain adalah kita masih berada di era transisi demokrasi, atau pakar lain berpendapat kita masih di alam konsolidasi demokrasi menuju demokrasi. Kritik terhadap pendapat ini adalah sama seperti pendapat para pakar pendukung teori transisi demokrasi. Dengan mengatakan ada periode transisi, segala kebobrokan mendapatkan maaf seluas-luasnya. Pendapat ini tidak ada bedanya dengan pendapat kalangan Marxian yang mencita-citakan munculnya masyarakat tanpa kelas. Atau bahkan mitos masyarakat Jawa yang percaya akan munculnya ratu adil. Jika kepala daerah bukan dari parpol yang notabene anggota legislatif juga berasal dari parpol. Mereka khawatir akan munculnya kembali kemandegan politik berupa konflik legislatif dan eksekutif.

Kedua, adalah mereka yang memandang calon independen perlu bagi pilkada untuk memberi ruang orang diluar parpol berpartisipasi. Parpol dianggap tidak mampu mencalonkan calon yang benar-benar menjadi keinginan masyarakat. Parpol dianggap curang, makelar politik, dan lain sebagainya yang intinya adalah ketidakpercayaan terhadap parpol sebagai satu-satunya perahu dalam pencalonan calon kepala daerah.

Nilai-nilai Pancasila harus menjadi rohnya kehidupan sosial politik termasuk dalam rekruitmen politik ini. Pengaturan mengenai calon independen tidak saja dilihat dari aspek prosesnya, tetapi juga dari aspek substantifnya untuk melahirkan kepemimpinan di daerah yang bermoral, humanis, nasionalis, berjiwa kerakyatan dan mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dengan kata lain rekruitmen kepemimpinan daerah harus bertumpu pada trilogi yaitu sosio nasionalisme, sosio demokrasi dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Norma hukum yang mengatur calon independen harus mampu menyelaraskan dan menyeimbangkan kebebasan individu dengan tanggung jawab sosial, antara hak asasi manusia dengan kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Disamping itu tampilnya calon independen tidak boleh mempertajam fanatisme primordial, tetapi justru sebaliknya harus memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Sehubungan dengan itu materi muatan undang-undang yang mengatur calon independen harus mengandung asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum danjatau keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Nilai-nilai Pancasila dan asas materi muatan undang-undang yang mengatur calon independen hendaknya dijabarkan secara komprehensif dalam proses pencalonan, persyaratan calon dan proses pemilihan kepala daerah yang jujur, adil dan demokratis serta dalam mekanisme hubungan antara lembaga eksekutif dengan legislatif. Sebab setelah eksekuitf terpilih ia akan berhubungan sehari-hari dengan lembaga legistlatif dalam menentukan kebijakan politik dan pembangunan.

Tampilnya calon independen disamping calon yang diusung partai politik memperluas sumber pemegang kekuasaan eksekutif. Diharapkan melalui proses seleksi yang transparan dan demokratis akan lahir calon kepala daerah yang memiliki integritas moral, kepemimpinan yang handal, visi dan misi yang aspiratif dan komitmen kuat untuk memperkokoh NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945. Maksud tersebut akan tercapai bila pengaturan calon independen diletakan sebagai bagian dari rancang bangun sistem pemerintahan yang demokratis sebagai pelaksanaan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Pengaturan calon independen bukan sekedar berkenaan dengan persyaratan dukungan dan soal-soal teknis lainnya, tetapi hendaknya diletakkan sebagai bagian dari proses konsolidasi demokrasi dalam negara yang berkedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Aturan hukum harus mampu membangun koridor untuk mencegah konflik atau menyediakan mekanisme penyelesaian konflik yang adil dan efektif. Selain itu tingkat kedewasaan politik para aktor politik merupakan faktor yang cukup penting dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk perluasan partisipasi dan persaingan dalam proses demokrasi.

Akhirnya, rekrutmen politik tidak hanya berhenti pada kata siapa “menang” dan siapa “kalah”, siapa setuju dan siapa yang tidak. Namun payung hukum yang menaunginya menjadi substansi yang sangat penting, karena ini menyangkut kemajuan dunia sosial politik masyarakat dan negara kita. Siapkah kita menerima calon independen?

One response to “Calon Independen, Alternatif Rekruitmen Politik

  1. Pingback: Rekrutmen Politik « Go Produktif!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s