Nasionalisme Pasca Proklamasi, Masih Perlukah?

Benedict Anderson dalam bukunya imagine community mencoba mendefenisikan bangsa sebagai sebuah imagined political community – – and imagined as both inherently limited and sovereign. Kata kuncinya adalah proses membayang (imagined) yang terjadi diantara anggota komunitas tersebut untuk merasa terhubung satu sama lain walaupun tidak pernah terjadi kontak secara fisik. Proses membayang inilah yang kemudian melahirkan sebuah sikap loyalitas dari setiap anggota kelompok tersebut kepada kelompoknya yang dikenal dengan nama nasionalisme. Sikap yang dalam catatan sejarah menjadi pendorong utama lahirnya nation-state diberbagai kawasan dunia. Tetapi mengapa kita harus dan merasa perlu untuk terus membayangkan diri kita sebagai bagian dari komunitas imajiner yang bernama bangsa itu?

Jika mengambil asumsi bahwa setiap manusia rasional adalah individualis dalam arti bahwa dalam pilihan tindakan yang akan diambilnya selalu berdasar pada profit taking, dapat dikatakan bahwa nasionalisme yang membuat setiap penganutnya rela untuk mengorbankan nyawanya sekalipun untuk kepentingan bangsanya adalah sebuah pilihan tindakan yang irasional. Benarkah demikian? Ternyata pilihan-pilihan tindakan rasional manusia itu sendiri terbatas. Keterbatasan manusia akan informasi yang ada membuat manusia mengambil pilihan memaksimalkan informasinya yang terbatas dengan cara membuat kerjasama. Selain itu, emotional bounded yang dimilikinya memaksa dia untuk terus mencari bentuk-bentuk identitas yang membuatnya nyaman dan tidak dibatasi oleh berbagai keterbatasan manusia. Di titik inilah, keterbatasan itu coba dimaksimalkan dengan cara mengidentifikasikan diri pada kelompok tertentu seperti suku, bangsa dan agama. Semangat untuk berbangsa kemudian menjadi sebuah pilihan tindakan yang harus diambil oleh seorang individu guna memaksimalkan keterbatasan yang dimilikinya.

Sekalipun demikian, kemampuan nasionalisme untuk menjadi sebuah kekuatan yang efektif dalam memobilisasi massa akan tercapai hanya jika setiap individu yang terlibat didalamnya itu secara alami percaya bahwa mereka dilahirkan untuk berkorban kepada bangsanya. Artinya nasionalisme akan maksimal ketika berbasis kepada ‘believe’ anggotanya dan bukan itungan rasional. Dan faktor ‘believe’ ini terbentuk oleh rentang kesejarahan yang panjang dan diceritakan turun-temurun di berbagai media yang ada. Masalahnya, sampai sejauh mana faktor ‘believe‘ efektif saat ini?

Hal utama yang ingin dikatakan adalah saat ini negara Indonesia sedang berada dalam satu situasi yang sama sekali tidak kondusif bagi bertumbuhnya nation keindonesiaan, rasa persaudaraan dan persamaan. Masyarakat Indonesia dikondisikan untuk menyelamatkan dirinya masing-masing, untuk berjaya-kaya sendiri-sendiri. Kondisi ini, seperti diketahui, merupakan proses panjang sejarah Indonesia. Setelah 1998, dan biasanya kita menyebut era reformasi, kondisinya tidak lebih menjanjikan. Hutang Indonesia menumpuk hingga lebih 1000 trilyun, kualitas SDM menurun menjadi peringkat 112 menurut Human Index Report United Nations Development Programme tahun 2003, pengangguran yang tercatat lebih dari 38 juta orang, teror bom, masyarakat melakukan penjarahan dan berkelahi di sejumlah tempat, kriminalitas meningkat tajam, proses pemiskinan meroket, penegakkan hukum tersendat-sendat, dan sebagainya. Akan tetapi, sisi positif dari era beberapa tahun belakangan ini adalah bahwa gerakan dinamika masyarakat dianggap lebih proaktif dan mengalami penguatan.

Dalam situasi ketika masyarakat melakukan banyak keberanian dan percaya diri dengan caranya sendiri-sendiri sehingga terkesan anarkis, negara tampak tidak mampu melakukan sikap dan peran strategis untuk mengontrol “anarkisme” tersebut. Elite-elite negara sibuk mengurus konsolidasi dan penguatan kekuasaannya demi kekuasaannya itu sendiri, yang berakses langsung dengan konglomerasi modal-ekonomi, dengan mengorbankan pion-pion kecil (rakyat Indonesia). Sebaliknya, sebagian besar masyarakat Indonesia hidup dalam tekanan kemiskinan yang berimplikasi luas terhadap cara-cara mengatasi persoalan hidup. Akhirnya, seperti dapat kita rasakan bersama, ruang keteraturan dan kehidupan yang adil, sehat sejahtera mengecil, ruang ketidakteraturan, kebiadaban, dan kemaksiatan membesar.

Ada beberapa hal yang menyebabkan negara tidak mampu memainkan peranan penting dalam mengatur, menertibkan, dan mendisiplinkan masyarakat. Pertama, negara (dan dalam hal ini khususnya pemerintah yang diberi mandat) berdiri dalam satu krisis sejarah politik pasca Orde Baru yang digugat, sehingga ada ketakutan-ketakutan dan ketidakpercayaan diri, agar tidak megulangi kesalahan yang sama. Konsep negara seperti yang diteorikan oleh Weber, yakni satu institusi yang berhasil memiliki monopoli hukum untuk menggunakan kekerasan fisik di suatu wilayah tertentu, dan menjadi praktik bernegara di Indonesia pada masa Orde baru telah mengalami berbagai perubahan.

Memang, sejumlah tokoh kunci dan penting pada pemerintahan pasca Orde Baru masih merupakan bagian panjang dari tradisi politik yang diwariskan oleh pemerintahan Orde Baru. Namun, pemerintahan yang baru di Indonesia mengalami kegagapan dalam memilih cara dan gaya memerintah sehingga karena kegagapan tersebut otoritas, kapasitas, dan kompetensi negara menjadi sangat berkurang. Akibatnya, masyarakat tidak taat dan takut kepada negara, segala aturan yang dibangun oleh negara cenderung dilawan. Perlawanan terhadap kebijakan ekonomi pemerintah, perlawanan terhadap perda-perda, yang didemonstrasi oleh berbagai kalangan dan menimbulkan kerusuhan adalah beberapa contoh yang dapat dikemukakan. Kedua, tarik ulur dan kompromi-kompromi politik menyebabkan pemerintah yang diberi mandat tidak mampu mengambil kebijakan-kebijakan yang tegas dan berwibawa, atau kebijakan yang diambil tidak begitu berpengaruh pada tingkat operasional. Pemerintah yang diberi mandat dikondisikan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan insidental dan darurat, sehingga tidak terbantu untuk berpikir panjang dalam membangun negara yang kuat. Di samping itu, rendahnya integritas dan kualitas SDM yang berposisi sebagai aparatur negara, seperti kepolisian, kejaksaan dan peradilan, aparat pendidikan, ataupun instrumen politik lainnya, merupakan masalah krusial yang hingga hari ini masih menjadi salah satu problem utama negeri ini.

Problem besar lain, yang tidak sepenuhnya menjadi masalah lemahnya peran negara, yakni buruknya sistem rekruitmen kepegawaian, tidak jelasnya visi dan misi pendidikan nasional yang tampak pada kurikulum dan muatan materi pelajaran, serta banyak aspek lain yang menyebabkan Indonesia terperosok jauh menjadi bangsa yang lemah, carut marut, dan masalah-masalah yang menimpa terus menerus bergantian. Perubahan yang cepat dalam konsolidasi, sistematisasi, dan transformasi politik memperparah kualitas kehidupan politik Indonesia. Kita tahu, di sejumlah tempat di Indonesia, yang menjadi tokoh legislatif dan eksekutif adalah mereka yang sama sekali tidak memiliki pengalaman dan tradisi politik dan intelektual apa pun, ada yang mantan preman, atau mereka yang tidak jelas apakah pernah mengenyam bangku sekolahan tingkat Sekolah Menengah Atas atau tidak. Akan tetapi, tentu saja mereka berhak menjadi apapun yang mereka inginkan.

Terdapat persoalan, apakah jika negara memiliki kemampuan yang tinggi dalam mengatur, menertibkan, dan mendisiplinkan masyarakat, negara akan terjebak kembali menjadi negara otoriter. Kemampuan yang tinggi yang dimiliki negara dalam mengatur, menertibkan, dan mendisiplikan masyarakat bukan dalam rangka membangun kekuasaan negara demi segelintir aparatur penguasa, tetapi pemilikan kekuatan yang memaksa demi terjaganya keamanan, kesejahteraan, tegaknya hukum, keadilan sosial dan ekonomi, dan demokrasi.

Dalam kondisi itu, kita dihadapkan dalam dua hal, yakni mempertimbangkan dua pilihan yang mungkin tidak begitu membuat nyaman. Pertama, apakah negara diberi mandat sepenuhnya untuk melakukan pemaksaan demi tegaknya keadilan dan demokrasi, dengan resiko negara menjadi kuat, atau, kedua, justru membiarkan masyarakat bersaing di dalam dirinya sendiri untuk mencoba segala cara, atas nama keadilan dan demokrasi, tetapi yang terjadi adalah anarki. Berjangkitnya kelompok-kelompok yang menginginkan berkurangnya “kemaksiatan sosial”, misalnya, dan kemudian melakukan tindakan-tindakan kekerasan, adalah contoh-contoh yang dapat dikedepankan. Ada ketakutan lain, jangan-jangan jika negara diberi wewenang untuk mememiliki kemampuan yang kuat dalam menegakkan keteraturan, ketertiban dan kedisiplinan, akan kebablasan, dan seberapa jauh masyarakat akan memiliki kekuatan dalam mengontrol hal itu? Seberapa jauh dan mendesak Indonesia memerlukan negara yang kuat? Amerika, Jerman, Perancis, dan beberapa negara lain adalah contoh negara yang kuat dan dengan kehidupan demokratis yang cukup terpelihara. Artinya, ketakuatan terhadap negara yang kuat akan mematikan demokrasi sangat mungkin merupakan ketakutan yang tidak terlalu beralasan. Akan tetapi, tentu saja trauma sejarah dan beberapa kondisi budaya dalam masyarakat Indonesia terhadap ketakutan negara yang kuat memang merupakan alasan yang harus dipertimbangkan.

Berangkat dari kenyataan di atas, saat ini dapat dipaparkan konstelasi dikotomis dalam masyarakat Indonesia. Pertama, terjadinya oposisi antara tuntutan untuk menjadi warga (jaringan) dunia berhadapan dengan kehendak untuk tetap merupakan bagian dari identitas warga nasional Indonesia. Dalam praktiknya, bentuk oposisi ini tidak terlalu mengkhawatirkan. Paling tidak, secara ideologis tidak berdampak pada konflik-konflik yang berhadapan secara langsung. Persoalan yang muncul lebih pada tingkat wacana, di samping arena permainan oposisi ini relatif sangat besar sehingga resiko untuk berhadapan (fisik) secara langsung juga sangat kecil.

Kedua, terjadinya oposisi antara tuntutan untuk tetap mempertahankan identitas Indonesia dengan basis nation keindonesiaan berhadapan dengan tuntutan identitas keindonesiaan dengan basis lokal-lokal, termasuk di dalamnya basis agama, geografi (kewilayahan), bahasa, suku, atau bahkan isu-isu ras. Yang menjadi permasalahan adalah bahwa ruang permainan oposisi ini bisa sangat menyempit dan menimbulkan pertentangan-pertentangan yang bersifat langsung. Tampaknya, berbagai kasus dan ketegangan yang sedang terjadi saat ini lebih didominasi oleh permainan oposisi ini.

Sebagai akibatnya, karena proses-proses ideologisasi dalam kelompok-kelompok masyarakat, atas nama demokrasi dan identitas apapun, masyarakat Indonesia (tentu tidak hanya di Indonesia) semakin sulit memahami perbedaan, merasa paling benar dan paling berhak atas kehidupannya sendiri. Negara seolah tidak berdaya dan tidak memiliki kemampuan apapun yang secara signifikan ikut menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara-cara yang demokratis, berkeadilan, dan secara kondusif dapat diterima oleh berbagai kalangan yang saling berhadapan.

Kemudian, banyak orang bertanya, apa perlunya nasionalisme (keindonesiaan)?

Saya ragu, apakah orang Indonesia bangga dengan keindonesiaannya. Paling tidak Taufik Ismail sudah berpuisi dengan sejumlah kemaluannya menjadi orang Indonesia. Saya cuma bisa berharap, mana tahu dengan munculnya kembali rasa persaudaraan dan senasib sepenanggungan sesama orang Indonesia, konflik dan kerusuhan bisa ditekan. Mana tahu, dengan kembalinya bersama-sama semangat dan bangga menjadi bangsa Indonesia, kita kembali bisa bersama-sama membangun negeri Indonesia dengan penuh gairah. Semoga..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s